Subang, Kabarkita- Orang tua murid di Kabupaten Subang mengeluhkan masih mahalnya biaya pendidikan. Bahkan untuk pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah gratis pun, masih dinilai memberatkan masyarakat. Seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Subang dan DPRD Subang memberi kejelasan arah pendidikan, termasuk soal pembiayaan pendidikan.
Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP) Yaya Sudarya menyebutkan lemahnya dukungan pemerintah sudah terjadi sejak kebijakan, misalnya saja sampai saat ini belum ada kejelasan soal pembebasan pembiayaan peserta didik di sekolah SLTP, sebagaimana dikeluhkan oleh para orang tua siswa.
“Dari laporan masyarakat soal besarnya biaya untuk masuk sekolah SMP Negeri misalnya, tadi saya mendapat laporan masih adanya pungutan di sekolah dengan berdalih seragam sekolah dan lain-lain, padahal biaya seperti itu bisa menjadi ringan jika diserahkan kepada orang tua murid,”ujar Yaya, kepada Koran Berita Selasa (1/7).
Hal lain yang dikritisi Yaya adalah soal ketidakjelasan arah pendidikan, terkait adanya sekolah negeri favorit di tingkat SLTP dan SLTA, seharusnya semua sekolah negeri bisa memiliki standar yang sama baik yang ada di kota maupun di kecamatan-kecamatan. “Akibat tak adanya standarisasi, maka banyak akibat buruk dalam dunia pendidikan,”tambah Yaya.
Senada dengan sinyalemen Yaya Sudarya, Dian, orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Subang menyatakan memang masih ada pungutan sekolah lebih dari Rp. 400.000,- Namun ia mendengar, bahwa masih ada biaya lain yang harus ditanggung, padahal menurutnya informasi dari pemerintah untuk SD dan SMP gratis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Kusdinar membenarkan masih adanya kebutuhan dukungan biaya dari orang tua murid di SMPN 1 Subang, karena selama ini sekolah tersebut merupakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dengan rasio murid per rombongan belajar sebanyak maksimal 26 murid.
“Memang untuk SMPN 1 Subang masih ada kekurangan cukup besar antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan pemerintah dari BOS. Sehingga jumlah muridnya sedikit, sementara itu Anggaran Sekolah tahun lalu saja mencapai Rp. 1,4 milyar, sehinga tak tertutup oleh Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS),”ujar Kusdinar.
Namun untuk sekolah SMP Negeri lainnya di Kabupaten Subang, Kusdinar menjamin bebas dari pungutan atau biaya pendidikan di sekolah. Terkait adanya kesan sekolah negeri favorit, Kusdinar menyebutkan itu hanya image yang ada di masyarakat, pihaknya berusaha untuk membuat standar pendidikan yang sama di seluruh Kabupaten Subang. (eko)
Sumber Berita
0 Comments
