Selasa, 21 Oktober 2014 15:29 WIB
SUBANG,(GM).-
Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Menkokesra, Yaori Titanel menyatakan kekecewaan atas minimnya data kemiskinan secara terpadu. Padahal setiap data sangat penting untuk dasar melakukan pembangunan di segala bidang, walaupun dalam pembuatan data itu sangat sulit.
...
"Tidak sedikit Kabupaten dan kota di Indonesia yang melakukan pendataan ABS (asal bapak senang, red). Ini pengalaman saya berkeliling dan banyak di temukan kesulitan setiap SKPD mengakses data kependudukan padahal dalam data itu bisa melakukan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan," ujarnya saat asistensi pemanfaatan aplikasi PRC (poverty resource centre) aplikasi pusat data kemiskinan di aula Bappeda Jln. Dewi Sartika Subang, Selasa (21/10/2014).
Ia menjelaskan , mengapa dalam setiap pembuatan data harus berkoordinasi satu dinas dengan dinas lainya karena satu dinas tidak mungkin melaksanakan program penangulangan kemiskinan tersendiri. Sebab tidak bisa selesai dalam tempo singkat seperti halnya pemberian bantuan ternak akan baru dapat dinikmati 8 bulan sampai 2 tahun kemudian.
"Tenggang waktu itulah diperlukan adanya koordinasi dengan dinas lain sehingga pengangualangan kemiskinan itu terelaisasi, belum lagi jumlah penyuluh dan petugas yang mengawasi perlaksanaan program tersebut," jelas Yaori.
Setiap kebijakan dan program harus dirumuska terlebih dahulu dengan mempertimbangkan program sebelumnya. Sebagai mana subang sendiri yang sudah memilki 5 program Gapura tidak akan ada hasilnya bila tidak ada rumusan dan data hasil yang telah dan akan dicapai pada setiap program Gapura.
"Untuk itulah perlunya pemampaatan aplikasi PRC atau aplikasi pusat data sebagai sistem informasi dan data based di kabupaten Subang,"ungkapnya.
Ketua Pokja Data TKPD Kabupaten Subang, Asep Saepul Hayat menyatakan hal sama karena dari beberapa SKPD yang diundang banyak yang tidak hadir seperti dari dinas pendidikan dan beberapa dinas lainya.
"Kami akan tindak lanjuti dan apakah ketidak hadiran mereka itu karena kekurang siapan memeberikan data yang akan di masukan ke PRC padahal dengan masuknya data tersebut akan memeudahkan dalam melaksanakan program kerja di masing dinas intansi," katanya.
[klikgalamedia]
Ia menjelaskan , mengapa dalam setiap pembuatan data harus berkoordinasi satu dinas dengan dinas lainya karena satu dinas tidak mungkin melaksanakan program penangulangan kemiskinan tersendiri. Sebab tidak bisa selesai dalam tempo singkat seperti halnya pemberian bantuan ternak akan baru dapat dinikmati 8 bulan sampai 2 tahun kemudian.
"Tenggang waktu itulah diperlukan adanya koordinasi dengan dinas lain sehingga pengangualangan kemiskinan itu terelaisasi, belum lagi jumlah penyuluh dan petugas yang mengawasi perlaksanaan program tersebut," jelas Yaori.
Setiap kebijakan dan program harus dirumuska terlebih dahulu dengan mempertimbangkan program sebelumnya. Sebagai mana subang sendiri yang sudah memilki 5 program Gapura tidak akan ada hasilnya bila tidak ada rumusan dan data hasil yang telah dan akan dicapai pada setiap program Gapura.
"Untuk itulah perlunya pemampaatan aplikasi PRC atau aplikasi pusat data sebagai sistem informasi dan data based di kabupaten Subang,"ungkapnya.
Ketua Pokja Data TKPD Kabupaten Subang, Asep Saepul Hayat menyatakan hal sama karena dari beberapa SKPD yang diundang banyak yang tidak hadir seperti dari dinas pendidikan dan beberapa dinas lainya.
"Kami akan tindak lanjuti dan apakah ketidak hadiran mereka itu karena kekurang siapan memeberikan data yang akan di masukan ke PRC padahal dengan masuknya data tersebut akan memeudahkan dalam melaksanakan program kerja di masing dinas intansi," katanya.
[klikgalamedia]
0 Comments
